 |
| Bupati Yulianto, saat menerima cendramata dari pegawai honorer Pasaman Barat di rumah dinasnya |
Pasaman Barat, smartsumbar.com, - Bupati Pasaman Barat, Yulianto, Selasa (23/12) kemarin, menerima cendramata dari pegawai honorer se Pasaman Barat. Cendramata itu diserahkan dalam silaturahmi kedua pihak di rumah dinas bupati, Simpang Empat.
Ketua Persatuan Pegawai Non-ASN Pasaman Barat, Dilvan Putra Andeski, bersama perwakilan dari tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis lainnya membawa cinderamata untuk Bupati, Yulianto.
"Cinderamata ini merupakan, simbol terima kasih atas keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) mengakomodir 2.695 orang honorer untuk masuk dalam formasi PPPK tahun ini.
Bagi ribuan tenaga honorer di Pasaman Barat, kabar mengenai lolosnya mereka ke tahap verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), tidak obatnya ibarat menemukan mata air di tengah padang pasir.
"Cinderamata ini adalah bentuk rasa terima kasih kami agar bupati selalu mengingat kami yang diperjuangkan nasibnya. Perasaan kami hari ini campur aduk; ada senang, ada haru, dan yang pasti rasa syukur yang luar biasa karena perjuangan kami selama ini rasanya terobati," ujar Dilvan.
Koordinator umum pegawai Non ASN Pasbar, Rony Gunandar, akui, lolosnya ribuan pegawai honorer se Pasaman Barat dalam formasi ini, bukanlah perkara mudah.
Hal ini merupakan buah dari diplomasi panjang Pemda, melalui Bupati Yulianto berkoordinasi dengan pemerintah pusat, demi memastikan nasib para abdi negara di daerah tidak terabaikan.
Meski sebagai PPPK paruh waktu, dia melihat hal ini sebagai pintu gerbang mereka menuju masa depan lebih baik. Menurutnya, status ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi mereka. Pihaknya terus berharap, agar Pemda tidak berhenti sampai di sini.
Bupati, Yulianto, pada kesempatan itu katakan, baginya, keberhasilan mengakomodir ribuan tenaga honorer ini adalah kewajiban moral pemerintah daerah untuk menghargai dedikasi mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan di sekolah-sekolah, puskesmas, dan kantor-kantor teknis.
"Dengan langkah ini, Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan komitmennya dalam menata tenaga kerja non-ASN secara manusiawi, memastikan bahwa mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun mendapatkan tempat yang layak dalam sistem birokrasi negara,"ujar Yulianto.(gmz)
