 u |
| Ratusan Ibu-ibu, Adukan Nasipnya di halaman Kantor Gubernur |
Padang, smartsumbar.com, - Di tengah kondisi ekonomi sedang sulit dan mengkhawatirkan saat ini, pemerintah melalui pihak terkait terus menggerogoti agar tambang rakyat telah lama menjadi penyelamat, akan ditutup tanpa ada solusi yang jelas dan tepat dari pemerintah.
Keputusan sepihak dari hanya mengedepankan aspek legalitas, tanpa memberikan solusi atau alternatif, dinilai sama saja dengan merenggut paksa sumber penghasilan masyarakat sekitar, kata ratusan ibu-ibu dihadapan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran di Padang.
Mendengar langsung rintihan warganya, Pemerintah Sumatera Barat, melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Helmi Heriyanto, menemui massa.
Dengan wajah penuh empati, Helmi menerima langsung bundel surat aspirasi yang diserahkan oleh perwakilan ibu-ibu tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dimensi sosial-ekonomi yang sedang bergulir ini.
“Kami catat dan pahami betul apa yang menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Aspirasi ini tidak akan mandek di sini; kami akan membahasnya terlebih dahulu secara internal dan segera diajukan serta dikoordinasikan dengan Menteri serta instansi terkait di tingkat pusat untuk dicarikan solusi terbaik,” ujar Helmi menenangkan massa yang menyambutnya dengan tatapan penuh harap.
Aksi unjuk rasa ini berjalan dengan sangat tertib dan damai, jauh dari kesan anarkis yang biasa mewarnai demonstrasi. Pengawalan ketat namun humanis dari aparat kepolisian ikut menjaga suasana tetap kondusif.
Tidak ada lemparan batu, tidak ada yel-yel makian. Yang terdengar sepanjang hari itu hanyalah getaran suara parau para ibu yang merindukan jaminan bahwa besok pagi, mereka masih bisa menyalakan kompor dan menyekolahkan anak-anak mereka.
Kini, bola panas kebijakan berada di tangan pemerintah. Ribuan kepala keluarga di berbagai pelosok daerah di Sumatera Barat sedang menanti dengan cemas. Mereka tidak menolak aturan, namun mereka memohon agar hukum juga memiliki ruang untuk kemanusiaan.
Sebab, di mata ratusan ibu rumah tangga yang mendatangi kantor gubernur hari ini, harapan mereka sangatlah sederhana dan mendasar: diizinkan tetap bekerja dengan tenang mencari rezeki yang halal, menghidupi keluarga dengan bermartabat, dan memastikan generasi penerus mereka tidak putus sekolah akibat kaku dan dinginnya sebuah regulasi.
Bagi masyarakat pelosok yang jauh dari akses lapangan kerja korporasi atau industri besar, tambang rakyat bukan sekadar komoditas ekonomi makro atau subjek hukum perizinan. Tambang adalah satu-satunya jaring pengaman sosial yang nyata bagi mereka di tengah situasi ekonomi yang serba sulit saat ini.
“Kami meminta pemerintah melihat kami sebagai rakyat kecil. Tolong jangan hanya melihat dari sisi hitam-putih hukum atau aturan yang ada di atas kertas saja. Tolong lihat perut anak-anak kami, lihat masa depan sekolah mereka,” ketus salah seorang ibu di sela aksi dengan wajah murung yang tak bisa menyembunyikan rasa lelah sekaligus penuh harap. (rel/gmz)
