 |
| Bupati, Temui Pengunjukrasa |
Pasaman Barat, smartsumbar.com, - Hari ketiga masyarakat korban gempa Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Pasaman Barat berunjukrasa ke Kantor Bupati setempat, Simpang Empat, Rabu (6/9) sore, akhirnya Bupati, Hamsuardi temui demonstran di pelataran parkir kantor bupati.
"Saat ini, masih ada 86 unit rumah lagi yang belum diverifikasi (cek ulang). Hingga saat ini Tim lagi bekerja, yang sudah diverifikasi menunggu proses pencairan dana, untuk itu masyarakat diminta bersabar dulu. Ikuti proses mekanisme yang ada, " kata Bupati Hamsuardi.
Menurut Bupati soal tuntutan warga memasukkan data yang tercecer akan didata atau direalisasikan setelah proses verifikasi yang 86 rumah selesai. Soal adanya oknum jorong yang mengancam warga atau tidak memberikan pelayanan terbaik kepada warga, nanti akan kita telusuri," kata Bupati.
Kedatangan Bupati, Hamsuardi, sudah ditunggu-tunggu masyarakat pendemo sejak pagi Rabu (6/9) kemudian baru bisa menjawab tuntutan korban gempa sekitar pukul 15.30 Wib .
Bupati didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Armaningdel, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra,. Setia Bakti, Kepala Balitbangda Hernina Syahputri, Kadis Kominfo Imter Padri, Plt Kasat Pol PP, Media Fitra, Anggota DPRD H Baharuddin R, dan beberapa OPD Pemkab Pasaman Barat.
Pertemuan warga korban gempa sempat tertunda, karena adanya oknum yang membuat ricuh. Sehingga bupati diamankan aparat kepolisian ke ruangan kerja bupati. Semula telah hadir dihadapan masyarakat pada pukul 13.30 WIB tetapi karena ada suasana gaduh akhirnya, Hamsuardi bisa menjawab tuntutan warga Kajai sekitar pukul 15.20 Wib hari Rabu ini.
Sebelumnya, Hamsuardi, memberikan penjelasan, Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat Armaningdel, dihadapan pengunjukrasa juga memberikan penjelasan hampir senada.
Menurut Armaningdel, jika proses verifikasi yang 86 rumah sudah selesai, maka akan masuk tahap selanjutnya. Apakah masyarakat akan memakai sistem Reimburse Mandiri, Reimburse Aplikasi, atas Swakelo Mandiri? Kalau Reimburse Mandiri dengan cacatan toko bangunannya punya izin usaha.
Setelah itu katanya, bisa dilakukan pembangunan kembali berdasarkan tim teknis untuk membuatkan rekomendasinya ke bank untuk pencairan dana. Dan saat ini sedang berlangsung mendata 266 data susulan oleh tim teknis. Tim teknis terdiri 21 orang yang terdiri dari sarjana sipil, miminal STM Jurusan Bangunan yang berada pada Dinas PUPR, Perkim dan BPBD.
Langkah verifikasi terhadap angka korban gempa 1.111 rumah yang sudah di-SK-kan Bupati itu dilakukan, kata Armi Ningdel karena adanya temuan dan laporan inspektorat BNPB Pusat..
"Memang tak memuaskan tentang tuntutan kita kepada Bupati, tetapi kita tunggu proses pencairan seperti yang dijanjikan bupati tadi, kalau tidak juga cair kita demo lagi ke kantor bupati. Selanjutnya agar memecat oknum jorong dan aparat nagari yang mengancam pengunjukrasa. (gmz)
