 |
| Kasat Intelkam Polres Pasaman Barat, saat menyampaikan materi |
Kegiatan yang diikuti 25 orang, dan dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Muhammad Nur itu, menghadirkan Kepolres, diwakili Kasat Intelkam, Zukri Ilham, sebagai pemateri. Hadir pada kegiatan itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pasaman Barat, Suharjo, dan Plt. Kasi Bimbingan Masyarakat (BImas) Islam, sekaligus Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama setempat, Asriwan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Muhammad Nur, menyampaikan, sesuai tugas dan fungsinya, antara lembaga kepolisian dengan instansi dipimpinnya, dalam hal pemberantasan perbuatan maksiat dan penegakan amar ma’ruf nahi minkar atau pemberantasan perbuatan keji dan munkar di Pasaman Barat, hampir bersamaan.
Yang membedakannya, ulasnya, hanya pada pemberian tindakan dan penangkapan pelaknya. Aparatur Kementerian Agama, seperti di Pasaman Barat, fokus pada pemberian ilmu pengetahuan tentang apa dampak serta akibat yang ditimbulkan, memberikan penyuluhan dan sebagainya pada berbagai tempat (lokasi) kegiatan.
Upaya preventif dan penungkatan wawasan itu, tambah Muhammad Nur, bisa dilakukan melalui peran penyuluhan di mesjid, mushala, majelsi taklim atau tempat-tempat lain. Sehingga masyarakat secara luas mengeyahui, memahami dan mengajak warganya, agar tidak terlibat dari berbuatan yang dilarang agama dan ketentuan di negeri ini.
Kasat Intelkan Polres Pasaman Barat, Zukri Ilham, mengakui, persoalan agama, penistaan, atau dalam bentuk lainya, merupakan tugas dan tanggungjawab bersama, untuk memberantasnya. Jika tindakan itu dibebankan kepada pihak kepolisian, harapan bersama dimaksud tentu tidak akan terwujud, malah bisa menyebar.
Di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, ulas Kasat Intelkam itu, muncul organisasi berbentuk faham atau aliran baru, yang mengatasnamakan khalifatul muslimin. Dari catatan ke;olisian, di provinsi ini telah mencapai 1000 orang lebih warga yang terafialiasi, sebagai pengurus, simpatisan atau pengikut dari lembaga dimaksud.
Untuk Sumatera Barat, terang Zukri Ilham, keberadaan wadah yang berupaya merubah ideology bangsa dan negara ini bertentangan dengan Pancasila, tersebar di beberapa kabupaten/kota. Di antaranya ada di Kabupaten Dharmasraya, Limapuluh Kota, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kota Padabf, dan sebagainya.
Walau di Pssaman Barat, belum ada wargnya yang terapiliasi atau terlibat di wadah baru dimaksud, Zukri Ilham, mengajak semua pihak, terutama aparatur Kementerian Agama tingkat kabupaten, kecamatan hingga yang beraktivitas di tengah masarakat, terus berkoorinasi dengan pihak terkait di wilayahnya. (gz/irz)
